JPNN.com 
DPR: Seharusnya Nadiem Makarim Memperketat Pengawasan PPDB Zonasi
Bisa juga dengan membuat regulasi baru yang tetap berbasis zonasi. Misalnya, tidak 100 persen berdasarkan zonasi dari jumlah pagu. Alternatif lain menegerikan lembaga swasta dengan persyaratan tertentu.
Sebelumnya viral diberitakan, Nadiem Makarim mengaku setiap tahun kena getah kebijakan sistem zonasi PPDB. Dikatakan kebijakan sistem zonasi PPDB bukanlah kebijakannya, melainkan kebijakan Mendikbud Kabinet Jokowi Jilid Satu (sebelumnya), yaitu Muhadjir Effendy.
Nadiem pun mengakui bahwa kebijakan ini tentu membuatnya repot. Namun, ia merasa sistem zonasi PPDB penting sehingga perlu dilanjutkan.
“Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya, kebijakan sebelumnya. Kebijakan Pak Muhadjir,” kata Nadiem Makarim di pergelaran Belajaraya 2023, Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7).
“Hanya kami sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan penting yang pasti akan merepotkan saya. Saya kena getahnya, setiap tahun karena zonasi. Namun, saya merasa ini harus dilanjutkan karena penting,” pungkas Nadiem Makarim. (esy/jpnn)
DPR mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim mengawal PPDB Zonasi. Simak penjelasan Prof Dr Zainuddin Maliki, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Mesyia Muhammad
- Innalillahi, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Meninggal Dunia
- 1.824 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo di DPR Hari Ini
- Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pengelolaan Aset Negara Oleh PPKGBK
- Sahroni Usul KPK Buat Aturan Penahanan Gaji-Promosi Jabatan Bagi Pejabat Tak Lapor LHKPN
- Praktisi Intelijen Sebut Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Soal UU TNI
- Anggota DPR Rizki Faisal Apresiasi Kinerja Kajati Kepri dalam Penegakan Hukum
