DPR: Semua Kompak Tidak Mengakui Klaim Tiongkok di Natuna

DPR: Semua Kompak Tidak Mengakui Klaim Tiongkok di Natuna
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. Foto: Antara Foto/Syaiful Hakim

Terkait investasi Tiongkok, Willy menilai kecil sekali pengaruhnya, kalau tidak bisa dibilang tak ada. Menurut dia, investasi Tiongkok tidak peduli soal selain keuntungan dan perputaran uangnya. Bayangkan, kata Willy, kalau uang beredar di Tiongkok itu sangat besar karena mereka berhenti invest, maka krisis yang akan terjadi di sana.

Menurut Willy, lihat saja di negara yang menurut standar Amerika dan lainnya pelanggaran HAM-nya besar saja, Tiongkok tetap invest. Bahkan di wilayah yang konflik dan kering sumber daya Tiongkok berani invest. "Jadi, jangan bayangkan hanya karena satu soal ZEE ini lalu Tiongkok akan berhenti investasi," tegasnya.

Willy mengatakan sudah kerap menyampaikan bahwa soal bersahabat, investasi, dan pelanggaran harus didudukkan pada porsinya masing-masing. Kalau dicampur-campur, itu bisa menjadi kegamangan bahkan masalah baru.

Kedaulatan RI itu kewajiban pemerintah untuk menegakkannya sesuai konstitusi. Persahabatan antarnegara itu berdasarkan politik luar negeri bebas-aktif dan membangun kerja sama konstruktif.

Investasi itu hubungan ekonomis yang sederajat, atau bahasa hukumnya hubungan perdata.

“Kita punya hal yang tidak dipunya negara lain dan yakin bahwa apa yang kita punya bisa menguntungkan kedua belah pihak itulah kenapa kita mengundang investasi," katanya.

“Jadi kalau Tiongkok tidak mau invest membangun pabrik garmen di Jawa Tengah karena Indonesia tidak mengizinkan nelayannya masuk ZEE Natuna, ya tidak perlu diundang investasi," ungkapnya.(boy/jpnn)

Menempatkan alat negara seperti kapal besar di wilayah-wilayah perbatasan itu juga bagian mandat pemerintah menjaga kedaulatan RI.


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News