DPR Sepakat KPUD Jadi Penyelenggara Sementara Pilkada
jpnn.com - JAKARTA - Komisi II DPR sepakat menunjuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2015. Hanya saja, tugas KPUD sebagai penyelenggara pilkada bersifat ad hoc alias sementara.
Langkah DPR menunjuk KPUD sebagai penyelenggara sementara pilkada serentak 2015 itu merupakan solusi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pilkada bukan rezim pemilihan umum (pemilu). Rencananya, ketentuan itu akan segera diatur dalam revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai penyempurnaan atas ketentuan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman menyebutkan, awalnya ada sejumlah usulan agar pemerintah membentuk badan atau lembaga khusus sebagai penyelenggara pilkada. Namun, opsi itu dikesampingkan mengingat rentang waktu persiapan Pilkada serentak semakin sempit.
"Kita putuskan KPUD yang bersifat sementara sebagai penyelenggara pilkada. Kalau tidak seperti itu, pilkada (serentak 2015) batal," kata Rambe usai Rapat Kerja dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di DPR, Senin (2/2).
Politikus Golkar ini tidak menepis bahwa sebenarnya DPR bersama pemerintah bisa saja membentuk badan atau lembaga khusus yang bersifat ad hoc ataupun permanen untuk penyelenggara Pilkada. Namun, fraksi-fraksi keberatan karena akan memakan waktu lebih lama.
Rambe pun memastikan penunjukan KPUD sebagai lembaga ad hoc tidak melanggar konstitusi. Sebab, putusan MK dapat ditafsirkan sebagai amanat kepada pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah untuk mengatur atau menunjuk penyelenggara pilkada selain KPU.
"Jadi nantinya KPU (pusat) sifatnya hanya sebagai koordinasi, sementara penyelenggaranya KPUD yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah (pemda)," kata dia.
Rambe menambahkan, keputusan itu akan segera dibahas oleh Komisi II DPR dengan jajaran KPU. Terutama untuk menyusun peraturan KPU (PKPU) tentang KPUD ad hoc sebagai penyelenggara pilkada serentak.
JAKARTA - Komisi II DPR sepakat menunjuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun
- DPR Ingatkan Kesbangpol Batam Seusai Buat Surat Edaran Pengumpulan Data C1
- Distribusi Logistik Pilkada 2024 Tuntas Jelang Pemungutan Suara
- 8.965 Personel Gabungan Satpol PP Siap Amankan 4.848 TPS di Tangerang
- Sinyal Prabowo Dukung RIDO di Jakarta Sudah Kuat, Surat Jadi Buktinya
- Logistik Pilkada Bangka Barat Didistribusikan ke 341 TPS, Tak ada Wilayah Terpencil
- 2 Timses Paslon Terkena OTT, Sebegini Uang yang Disita