DPR Serukan Evaluasi Sistem Keamanan Data di BPJS Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Charles Honoris menyayangkan dugaan kebocoran data dari BPJS Kesehatan. Dia pun meminta perusahaan pelat merah itu segera mengevaluasi sistem keamanan data peserta.
"Kami meminta BPJS Kesehatan untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh dan juga melakukan peningkatan terhadap pengamanan data pribadi masyarakat," kata Charles saat dihubungi, Jumat (21/5).
Menurut dia, BPJS Kesehatan bisa menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Nasional untuk mengevaluasi keamanan data peserta.
"Hal ini penting dilakukan karena database BPJS Kesehatan juga mencakup data pribadi masyarakat yang sangat spesifik seperti riwayat penyakit seseorang," ungkap dia.
Di sisi lain, Charles meminta polisi mau mengusut dugaan kebocoran data ini. Misalnya korps Bhayangkara mau menelisik dugaan jual beli data pribadi dari kabar bocornya informasi peserta di BPJS Kesehatan.
"Saya berharap ada penegakan hukum terhadap para pelakunya," tutur dia.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bukhori Yusuf menyoroti kabar 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forum. Data tersebut diduga milik BPJS Kesehatan.
Menurut Bukhori, kebocoran data tidak bisa dimaknai sebagai insiden personal yang menimpa warga negara. Peristiwa itu, kata dia, wujud ancaman siber terhadap kepentingan nasional.
Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Charles Honoris menyayangkan dugaan kebocoran data dari BPJS Kesehatan. Dia pun meminta perusahaan pelat merah itu segera mengevaluasi sistem keamanan data peserta.
- Pemenuhan Hak Pekerja Sritex Berproses, DPR Belum Perlu Bentuk Pansus
- DPR Sebut Ada Dugaan Pemalsuan Putusan dalam Perkara Alex Denni
- Legislator PKS Sebut Hak Pekerja PT Sritex Bisa Segera Dipenuhi
- DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN
- Netty Prasetiyani DPR Ingatkan Pentingnya Ketahanan Keluarga Dalam Mencapai Indonesia Emas 2045
- Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Wakil Ketua Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike