DPR Siap Bantu Antasari Dapatkan Amnesti dari Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum, Aboebakar Alhabsy memberi respon positif atas rencana mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang akan mengajukan permohonan amnesti ke Presiden Joko Widodo. Menurut Aboebakar, DPR bahkan bisa saja membantu terpidana kasus pembunuhan terhadap Nasruddin Zulkarnaen itu mendapat pengampunan maupun penghapusan hukuman dari presiden.
Aboebakar mengatakan, amnesti memang hak yang dimiliki presiden. Namun, undang-undang mengatur bahwa pemberian amnesti itu melalui pertimbangan dari DPR.
"Sampai saat ini saya belum melihat berkas pengajuan permohonan tersebut di DPR. Bila memang pengajuan nanti sudah masuk, pasti akan kita bahas di internal," katanya, Rabu (15/3).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengakui bahwa langkah Antasari mengajukan amnesti memang tak lazim. Namun demikian, katanya, DPR tetap akan memprosesnya jika narapidana yang kini mendekam di LP Tangerang itu memang sudah mengajukan permohonan. ” Pasti tetap akan proses sebagaimana mestinya," paparnya.
Aboe menambahkan, bila presiden mengeluarkan amnesti maka Antasari akan terbebas dari vonis pengadilan. Ia lantas mengutip pasal 4 UU Nomor 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. “Akibat dari pemberian amnesti adalah dihapuskannya semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti," paparnya.(boy/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum, Aboebakar Alhabsy memberi respon positif atas rencana mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bakal Salat IdulFitri di Jakarta, Wapres Gibran: yang Penting Sungkem ke Presiden Dulu
- Irjen Iqbal Dipromosikan ke DPD, Bintang 3?
- Cuaca Ekstrem Berlanjut di Jateng hingga 15 Maret, Ramadan Waspada Bencana
- Polda Jateng Terapkan Strategi Aglomerasi Dalam Mengelola Arus Mudik & Balik Lebaran 2025
- Hadapi Arus Mudik, Jasa Marga Patroli Lubang & Genangan di Tol Semarang-Batang 24 Jam
- Dedi Mulyadi Segera Teken Pergub, Larang Alih Fungsi Lahan Perkebunan & Pertanian untuk Cegah Bencana