DPR Sikapi Lembeknya Diplomasi Kemenlu

JAKARTA - "Tukar guling" tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Malaysia dengan tujuh nelayan  Malaysia yang ditangkap di Batam  karena diduga mencuri ikan  dikritisi parlemen. Pimpinan DPR menilai, pemerintah tidak melakukan upaya diplomatik  secara tegas. Sikap pemerintah yang lembek itu berpotensi tidak membuat jera negara jiran tersebut untuk melakukan hal serupa.

"Sebagai pimpinan DPR, saya sampai geregetan dengan sikap pemerintah kita yang tidak tegas," kata Priyo Budi Santoso, wakil ketua DPR, dalam keterangan kepada wartawan di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (18/8).

Seharusnya, kata Priyo, pemerintah memberikan perhatian khusus. Dalam kasus itu, objek utamanya adalah pelanggaran garis batas laut Indonesia oleh Malaysia. Itu adalah peristiwa kali kesekian yang seharusnya menjadi ambang batas toleransi bagi pemerintah. "Bayangkan, aparat Indonesia tidak bersenjata, kemudian diciduk oleh Polis Diraja setingkat polsek," ujarnya kecewa.

Namun, dengan pelanggaran yang kesekian itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KKP tidak bereaksi sebagaimana wakil dari sebuah negara besar. Dengan hanya mengirimkan nota diplomatik, Priyo menilai, pemerintah terlalu sopan dalam menyikapi ulah negeri jiran itu. "Sopan santun tidak bisa ditunjukkan dengan adem ayem," protesnya.