DPR Soroti 17 WNI Hilang saat Kapal China Tenggelam di Samudera Hindia
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf menyoroti insiden 17 WNI hilang saat kapal penangkap ikan berbendera China, Lu Peng Yuan Yu 028 tenggelam di Samudera Hindia.
Muzzammil meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus berkoordinasi dengan perusahaan kapal melalui Kedubes China untuk Indonesia.
"Kemlu harus segera berkoordinasi dengan perusahaan terkait melalui Kedutaan (Besar) China di Indonesia, meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apa yang sesungguhnya terjadi," kata Muzammil di Jakarta, Jumat (19/5).
Selain itu, dia mendorong Kemlu harus meminta kompensasi apabila WNI yang bekerja sebagai awak kapal China iitu menjadi korban.
"Meminta kompensasi untuk keluarga korban atas kehilangan nyawa para pekerja tersebut," ucap politikus PKS itu.
Jika terdapat pelanggaran aturan pidana atau hukum pelayaran terkait insiden tersebut, Muzzammil meminta Kemlu menyampaikan hal tersebut ke Kedutaan Besar China di Indonesia.
Sebelumnya, Rabu (17/5), Kemlu dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) RI berkoordinasi dengan otoritas Australia untuk mencari awak kapal China yang tenggelam di Samudera Hindia.
"Operasi SAR (search and rescue) masih terus dilakukan untuk mencari para awak kapal," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha melalui pesan singkat pada Rabu.
Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf soroti insiden 17 WNI hilang saat kapal penangkap ikan berbendera China tenggelam di Samudera Hindia.
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas