DPR Soroti Lambannya Kinerja BNPB

JAKARTA - DPR RI mengkritisi lemahnya koordinasi antar lembaga dan instansi yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana. Padahal, jika hal ini dilakukan, korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dapat dihindari.

"Baru terasa ketika bencana sudah terjadi. Padahal, penyelenggaraan bencana tidak hanya saat bencana dan pasca bencana, tapi juga sebelum ada bencana sehingga korban jiwa dan kerugian material bisa diminimalisir,” kata Abdul Hakim, anggota Komisi V DPR RI kepada pers, Rabu (7/12).

Hampir semua provinsi di Indonesia termasuk rawan bencana alam, contohnya banjir. Karena itu, harus ada langkah untuk mengurangi risiko akibat bencana, khususnya korban jiwa dalam jumlah besar. Hal ini bisa ditempuh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama daerah-daerah melalui persiapan dini dan peningkatan kewaspadaan menyusul cuaca ekstrim yang ditandai dengan intensitas hujan yang tinggi dan angin kencang.

"Maka itu harus ada koordinasi yang intensif ke daerah rawan bencana. Terlebih lagi resiko bencana banjir pada puncak musim hujan akan terjadi pada Desember 2011 hingga Februari 2012," ujarnya.