DPR Soroti Pemberian Vaksin Covid-19 untuk Tahanan KPK
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengevaluasi prosedur penyaluran dan pemberian vaksin Covid-19 terhadap tahanan KPK.
Azis mengingatkan bahwa pemberian vaksin kepada tahanan KPK dapat berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan akses, karena mereka bukan merupakan target prioritas vaksiniasi sebagaimana yang telah dicanangkan pemerintah.
"Lebih baik memperhatikan masyarakat yang memang membutuhkan dan menjadi prioritas. Sementara skala prioritas pemberian vaksin masih belum seluruhnya selesai dan tahanan tidak termasuk dalam skala prioritas,” kata Azis, Jumat (26/2).
Politiskus Partai Golkar itu mengharapkan Kemenkes dapat meningkatkan pengawasan terhadap implementasi pemberian vaksin Covid-19.
Hal ini mengingat pemberian vaksin akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Pemberian vaksin harus dengan target prioritas dan dengan jadwal yang sudah ditetapkan, guna memastikan penyalurannya dapat menyeluruh dan tidak terjadi penumpukan di satu titik tertentu.
Ia berharap kementerian/lembaga (K/L) maupun masyarakat serta pihak-pihak yang akan menerima vaksin, untuk dapat mengikuti jadwal dan skala prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah.
“Mengingat perlindungan kesehatan merupakan hal penting bagi seluruh masyarakat namun harus ditentukan sesuai skala prioritas," ujarnya. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
DPR meminta pemerintah memperhatikan masyarakat yang memang membutuhkan dan menjadi prioritas mendapatkan vaksinasi Covid-19. Tahanan KPK tidak masuk dalam skala prioritas, malah mendapat vaksin.
Redaktur & Reporter : Boy
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia