DPR Soroti Pemberian Vaksin Covid-19 untuk Tahanan KPK
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengevaluasi prosedur penyaluran dan pemberian vaksin Covid-19 terhadap tahanan KPK.
Azis mengingatkan bahwa pemberian vaksin kepada tahanan KPK dapat berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan akses, karena mereka bukan merupakan target prioritas vaksiniasi sebagaimana yang telah dicanangkan pemerintah.
"Lebih baik memperhatikan masyarakat yang memang membutuhkan dan menjadi prioritas. Sementara skala prioritas pemberian vaksin masih belum seluruhnya selesai dan tahanan tidak termasuk dalam skala prioritas,” kata Azis, Jumat (26/2).
Politiskus Partai Golkar itu mengharapkan Kemenkes dapat meningkatkan pengawasan terhadap implementasi pemberian vaksin Covid-19.
Hal ini mengingat pemberian vaksin akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Pemberian vaksin harus dengan target prioritas dan dengan jadwal yang sudah ditetapkan, guna memastikan penyalurannya dapat menyeluruh dan tidak terjadi penumpukan di satu titik tertentu.
Ia berharap kementerian/lembaga (K/L) maupun masyarakat serta pihak-pihak yang akan menerima vaksin, untuk dapat mengikuti jadwal dan skala prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah.
“Mengingat perlindungan kesehatan merupakan hal penting bagi seluruh masyarakat namun harus ditentukan sesuai skala prioritas," ujarnya. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
DPR meminta pemerintah memperhatikan masyarakat yang memang membutuhkan dan menjadi prioritas mendapatkan vaksinasi Covid-19. Tahanan KPK tidak masuk dalam skala prioritas, malah mendapat vaksin.
Redaktur & Reporter : Boy
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?