DPR Soroti Utang RI di Timor Leste

JAKARTA – Lepasnya Timor Leste dari Indonesia pada 2001 masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah. Proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sejak masa integrasi pada 1976 dengan dana utang luar negeri seperti menjadi boomerang kini. Hal ini karena nyatanya hingga kini pemerintah masih menanggung beban utang tersebut dalam APBN.

      Anggota Komisi I DPR Ario Wijanarko menanyakan hal ini dalam rapat yang digelar dengan Menteri Luar Negeri Senin (23/6). “Perlu dibentuk tim khusus yang terdiri dari Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri untuk mengurusi masalah ini,” ujarnya.

      Politisi muda F-PKB mengemukakan bahwa Timor Leste sudah menjadi negara lain, namun proses pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia masih ditanggung hingga sekarang.

      “Beragam infrastruktur, jalanan, jembatan maupun gedung-gedung pemerintah dibiayai oleh Indonesia. Sekarang sudah menjadi negara lain, bunga dana utangnya yang dibuat membangun masih juga kita tanggung,” lanjutnya.

      Kondisi ini tentu perlu dicarikan solusi yang komprehensif, mengingat Timor Leste akhirnya berdiri menjadi negara sendiri setelah proses referendum yang dilakukan pada 1999.

      Putra mantan Walikota Surabaya almarhum Sunarto Sumoprawiro ini mengemukakan bahwa idealnya yang bisa dilakukan adalah dengan meminta haircut terhadap kreditor. “Ini merupakan tugas diplomasi yang harus dilakukan dengan menjelaskan berbagai hal,” paparnya.

      Sementara Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda menjelaskan bahwa permasalahan ini merupakan diserahkan sepenuhnya pada Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste.

      “Laporan mengenai hal ini nantinya akan diajukan kepada masing-masing Kepala Negara untuk kemudian diambil sikap,” jelasnya.