DPR: Sudah 4 Tahun Gelontorkan Dana APBN tapi...

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid menyatakan program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan selama empat tahun terakhir perlu dievaluasi. Sebab menurut Sodik, sudah banyak dana APBN digelontorkan untuk pengentasan kemiskinan, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

Hal tersebut dikatakan Sodik usai melakukan kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke lokasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Besusu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

"Kecamatan ini sudah empat tahun terakhir ikut dalam PKH, tapi hingga kini tidak mengalami perbaikan taraf hidup. Bahkan rumah mereka tetap saja tidak layak huni," kata Sodik, dalam rilisnya, Selasa (2/8).

Sebelum mendatangi Kecamatan Besusu, kata dia, Komisi VIII DPR sudah berulang kali meminta Menteri Sosial untuk mengevaluasi PKH ini. Tapi hingga kini belum dilakukan pemerintah.

"Kami berpandangan, PKH ini tidak efektif karena lemahnya koordinasi antar-kementerian dan lembaga terkait. Tapi permintaan tersebut belum dipenuhi pemerintah, sementara APBN terus saja dikucurkan untuk pengentasan kemiskinan," ungkap dia.

Bahkan menurut politikus Partai Gerindra ini, sudah ada pula satu kementerian khusus yang mengurus masalah kawasan tertinggal ini dengan anggaran triliunan rupiah tiap tahunnya. Tapi wajah desa tertinggal tetap saja tidak berubah.

Selain itu kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat I itu, PKH ini sering mendapat protes dari masyarakat, karena penyalurannya yang tidak tepat sasaran sebagai akibat dari kacaunya data.

Menurutnya, untuk memverifikasi data keluarga miskin, DPR telah mengucurkan dana sebesar Rp 650 miliar. Tapi data keluarga miskin saja tidak pernah akurat.