DPR Tagih Janji Pemerintah Umumkan Pelaku Pembakar Lahan
Senin, 30 November 2015 – 12:35 WIB
JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah belum sungguh-sungguh menegakkan hukum bagi para pelaku pembakar hutan. Padahal, dampak kebakaran hutan dan lahan (karlahut) sangat merusak, tidak hanya terkait lingkungan, tetapi juga tatanan kehidupan sosial.
Bahkan, ia khawatir pemerintah tidak akan memproses lagi pelaku pembakaran yang beberapa waktu lalu membuat susah rakyat di Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Termasuk, negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
"Saya khawatir, isu ini hanya kencang pada saat kebakaran terjadi. Setelah padam, ceritanya juga padam. Tinggal menunggu tahun depan. Jika ada kebakaran lagi, baru ribut lagi," kata Saleh di Jakarta, Senin (30/11).
Karenanya, politikus PAN tersebut menagih janji pemerintahj. Kalau memang serius, semestinya pemerintah sudah mengumumkan pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab. Selain itu, penegakan hukum juga seharusnya sudah berjalan. Sayangnya, sampai sejauh ini kabar tentang hal itu masih kabur. Hanya ada janji akan diumumkan bulan Desember nanti.
JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah belum sungguh-sungguh menegakkan hukum bagi para pelaku pembakar hutan.
BERITA TERKAIT
- Hari Ini Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Honorer Jangan Nekat Bertindak Konyol
- BMKG Ungkap Prakiraan Cuaca Hari Ini, Ada Hujan di Sejumlah Wilayah
- Seorang Nelayan Asal Pandeglang Tewas Tersambar Petir Saat Melaut, Tim SAR Bergerak
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul
- Hadir di Indonesia AI Day 2024, ESQ Perkuat Kolaborasi Teknologi dan SDM
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan