DPR Tagih Rencana Pemerintah soal Pemindahan Ibu Kota

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo menilai rencana pemindahan ibu kota negara yang sedang diseriusi pemerintah suatu keharusan. Namun demikian, dewan akan melihat terlebih dahulu bagaimana perencanaannya.

Politikus Golkar itu menyebutkan, poin penting yang harus diperhatikan adalah kesiapan anggaran negara. Sebab, memindahkan kantor-kantor pemerintahan beserta aparaturnya membutuhkan dana tidak sedikit. Untuk dua opsi pemindahan, pemerintah sendiri menyebut angka sekitar Rp 323 sampai Rp 466 triliun.

"Kalau pemindahan ibu kota ini menjadi satu target, pertama harus dilhat kemampuan anggaran kita seperti apa. Karena ini terus terang, harus menyiapkan kantor lembaga-lembaga negara, eksekutif legislatif, maupun yudikatif. Ini harus direncanakan dengan baik," ucap Firman dikonfirmasi JPNN.com, Selasa (25/6).

BACA JUGA: Estimasi Rincian Biaya Pemindahan Ibu Kota, Termasuk Anggaran Rumah Dinas PNS

Untuk kebutuhan begitu besar dalam melakukan pemindahan, katanya, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Untuk itu dewan akan melihat seberapa jauh kesiapan keuangan negara untuk memuluskan rencana tersebut.

Di sisi lain, Firman memandang jika Presiden Joko Widodo juga ingin meninggalkan sebuah legacy bahwa pembangunan ke depan harus jalan, dan pembangunan infrastruktur terselesaikan sesuai perencanaan.

"Ini kan juga memerlukan anggaran. Sementara penerimaan negara sekarang ini dari sisi ekspor juga belum maksimal. Bahkan impor kecenderugan naik sehingga menimbulkan defisit anggaran negara," jelasnya.

Firman menggarisbawahi, pada prinsipnya pemindahan ibu kota negara menjadi kebutuhan mengingat kondisi Jakarta sudah sesak dan menimbulkan inefisiensi di berbagai sektor. Untuk itu, perencanaan yang baik diperlukan sebelum rencana ini dijadikan sebuah keputusan. (fat/jpnn)