DPR Tak Bakalan Surati Presiden
Soal Calon Kapolri
Senin, 04 Oktober 2010 – 16:46 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari Partai Golongan Karya, Priyo Budi Santoso mengatakan tidak akan mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dengan keterlambatan pengiriman nama calon Kapolri ke DPR. Meskipun sebelumnya, Presiden berjanji akan mengirimkan nama Calon Kapolri, Minggu (3/10), kemarin.
"Sebenarnya kita memang menuggu, mudah-mudahan hari ini bisa dikirimkan, tapi kami pimpinan dewan tak hendak untuk mengirimkan surat resmi pada presiden untuk menyakan tentang calon kapolri tersebut.karena fatsun (sopan santun) politik," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/10).
Baca Juga:
Priyo mengatakan pihaknya tidak enak hati sampai harus mengirimkan surat ke Presiden dan tidak ingin disebut mendesak-desak Presiden. "Kita tahu itu adalah hak penuh presiden untuk menentukan namanya. Memang sekarang sudah beredar nama-nama tapi apakah ini yang didorong oleh Kapolri atau nama yang diusung oleh Menkopolhukam sebagai tindak lanjut dari Kompolnas. Kita semua masih menuggu Presiden," katanya.
Menurut Priyo, dari nama calon Kapolri yang beredar sudah diketahui rekam jejak dan reputasinya. Ketika nama-nama itu diajukan ke DPR kata dia, pihaknya sudah lebih mudah mengetahui secara langsung. "Kita lihat saja perkembangannya baik Nanan, Imam atau Ito Sumardi Beliau (Presiden) hari-hari ini masih menimang-nimang. Kalau nama yang beredar di pers kami sudah mempunyai catatan lengkap," ujarnya. (awa/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari Partai Golongan Karya, Priyo Budi Santoso mengatakan tidak akan mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Penetapan Tersangka Hasto Politisasi Jelang Kongres PDIP? KPK Bilang Begini
- Honorer Diangkat PPPK Paruh Waktu Secara Otomatis? Deputi KemenPAN-RB Beri Penjelasan
- Tinjau Gereja, Pj Gubernur Jakarta Pastikan Natal Berjalan Lancar
- Menko Pratikno dan Stakeholder Tinjau Pelabuhan Merak untuk Pastikan Kelancaran Nataru
- Kemensos dan BKN Gelar Tes Pegawai Disabilitas Netra dengan Sistem Komputer CACT
- Sekjen PDIP Hasto Jadi Tersangka, Pengamat: KPK Harus Beri Penjelasan Terbuka