DPR Tak Puas soal Hasil Perundingan Kinabalu
Rabu, 08 September 2010 – 01:11 WIB

DPR Tak Puas soal Hasil Perundingan Kinabalu
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengaku belum puas dengan hasil perundingan tentang tapal batas negara dan penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) antar Menteri Luar Negeri di Kinabalu, Malaysia, Senin (6/9) lalu. Bahkan, perundingan itu dianggap hanya sebatas pertemuan silaturahim di bulan Ramadan.
“Tidak banyak kemajuan. Kemarin seperti silturahim Ramadan saja. Endingnya belum menyentuh substansi persoalan yang ada,” kata Taufik, saat dihubungi INDOPOS (gurp JPNN), Selasa (7/9).
Menurut Taufik, perundingan itu seharusnya sudah menunjukan perjanjian antar wilayah perbatasan agar tidak ada kesalahan lagi dalam menangkap nelayan ataupun petugas KKP. “Malaysia menganggap mereka menangkap karena berada di wilayahnya. Sedangkan tiga petugas KKP mengaku mereka ditangkap oleh polisi Malaysia di perairan RI. Jadi seharusnya harus ada ending yang cantik dari permasalahan tersebut,” ujarnya.
Namun demikian, ia tetap berharap agar pertemuan itu tidak terhenti. “Pertemuan belum dibilang perundingan karena terlalu singkat. Belum menyentu substansial. Pertemuan itu hanya bersifat pendahuluan dan menteralisir ketegangan yang ada. Kita mengarapkan ada pertemuan lanjutan yang lebih bersifat substansial dan berbobot untuk menyelesaikan persolan ,” harapnya.
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengaku belum puas dengan hasil perundingan tentang tapal batas negara dan penangkapan tiga petugas Kementerian
BERITA TERKAIT
- PAN Belum Dukung Gibran, Deddy PDIP: Mungkin Mereka Punya Kader Mendampingi Prabowo
- Komisi III Berikan Ruang eks Pemain Sirkus dengan Pengelola Taman Safari Duduk Bersama
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul MPR Ganti Gibran, Deddy PDIP Semringah
- Muncul Usulan Copot Menteri Terafiliasi Jokowi, Legislator PDIP: Berarti Ada Masalah
- Peserta Sespimmen Menghadap ke Jokowi, Pengamat: Berisiko Ganggu Wibawa Prabowo
- Ma'ruf Amin Nilai Isu Matahari Kembar Bukan Ancaman bagi Pemerintahan Prabowo