DPR Tegaskan IPO PGE tak Berganti Kepemilikan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin menilai positif proses penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy.
Menurutnya, IPO merupakan upaya mendapatkan pendanaan yang lebih murah, tanpa membebani APBN, bahkan tidak memiliki kewajiban membayar pinjaman.
Dan terpenting, lanjut Mukhtarudin, IPO PGE sama sekali bukan upaya privatisasi dan mengganti kepemilikan dari Pertamina kepada swasta atau asing.
“Siapa bilang IPO PT Pertamina Geothermal Energy merupakan privatisasi? Siapa bilang berganti kepemilikan? Berdasarkan pengawasan kami di Komisi VII, kami tegaskan, sama sekali tidak,” ujar Mukhtarudin.
Menurut Mukhtarudin, jumlah saham yang dilepas kepada investor sangat kecil, hanya 25 persen dan kendali kebijakan perusahaan tetap berada di bawah Pertamina.
“Kami di Komisi VII terus memantau proses tersebut. Hendaknya publik tidak terhasut atau terprovokasi dengan berbagai pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut,” kata dia.
Melalui pendanaan lewat IPO, PGE semakin lincah dan leluasa mengembangkan bisnis.
Kondisi ini penting, sejalan dengan rencana pemerintah untuk menambah pasokan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 7 GW pada 2030.
Melalui pendanaan lewat IPO, Pertamina Geothermal Energy (PGE) semakin lincah dan leluasa mengembangkan bisnis.
- Koalisi Sipil Yakin Kepemimpinan Baru di Pertamina Bisa Perbaiki Tata Kelola Perusahaan
- Dirut Pertamina Minta Maaf ke Masyarakat: Kami akan Bekerja Lebih Baik Lagi
- Peduli Kemajuan Bangsa, PIS Berperan Aktif dalam Program Relawan Bakti BUMN di Desa Bayan
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik
- Eddy Soeparno: Saya Yakin Presiden Prabowo Berantas Korupsi Sampai ke Akar-akarnya
- Kualitas BBM Pertamina Diuji Ketat Sesuai Standar Ditjen Migas, Masyarakat tak Perlu Khawatir