DPR Terbelah Soal Parardhya

JAKARTA - Komisi II DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasan nasib Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Jogja. Meski demikian, hal prinsip yang masih belum mencapai satu kata di antara fraksi-fraksi di DPR adalah tetang keberadaan Parardhya.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Mendagri, Senin (9/2). Juru bicara (jubir) Fraksi Partai Golkar, Moestokoweni mengatakan, fraksinya mendukung usul pemerintah terkait kedudukan Parardhya. Alasan Fraksi Golkar, katanya, kepala daerah harus dipilih secara demokratis.

Menurutnya, ruang partisipasi masyarakat Jogja harus tetap terbuka. “Jadi fungsi adalah penguatan dalam peran budaya,” ujarnya saat menyampaikan pandangan Fraksi Golkar.

Usulan yang lebih tegas dilontarkan Fraksi PBR. Jurbis FPBR Zulhendri Chaniago mengusulkan agar pemilihan anggota legislatif dan eksekutif tetap dilakukan sesuai dengan UU, yakni melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. “Tidak perlu ada persetujuan dari Parardhya. Parardhya cukup dalam menjaga kelestarian nilai-nilai budaya yang dianut,” katanya.