DPR Terus Kritisi Pengelolaan Keuangan Pemerintah

JAKARTA — Seluruh Fraksi di DPR RI menyatakan dapat menerima materi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 yang diajukan pemerintah. Namun begitu, hampir seluruh fraksi mengkritisi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (20/7) dengan agenda pandangan fraksi-fraksi terhadap materi RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaaan APBN 2009. Dalam paripurna itu, hampir seluruh fraksi menyoroti berbagai kelemahan pemerintah.

Di antaranya, terkait masih banyaknya aset negara yang tidak terinventarisasi dengan baik, penggunaan uang negara di luar ketentuan yang berlaku. hingga menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah cukup besar.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Fary Djemi Francis, menyatakan berdasarkan laporan hasil audit BPK atas APBN 2008, ternyata belum ada kemajuan yang substansial dalam hal pengelolaan keuangan oleh pemerintah. "Misalnya saja, untuk dana hibah hanya Rp86,8 triliun dan lebih rendah dari target sebelumnya. Pemerintah juga terkesan sengaja mengajukan defisit agar bisa memperbesar hutang," ujar Fary Djemi Francis.