DPR Tetap Tambah Anggaran untuk BIN

Dijelaskan, DPR dan Pemerintah memang membutuhkan waktu untuk menyelesaikan RUU Intelijen. Mengingat RUU itu selain mengundang kontroversi, juga memiliki resistensi penolakan yang tinggi dari masyarakat.

Hingga kini, Mahfudz menegaskan, Pemerintah dan DPR sepakat, BIN memiliki kewenangan otoritatif, dan imperatif untuk melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga keamanan lain yang juga memiliki fungsi intelijen. Menurut dia, dibutuhkan koordinasi yang cepat antara BIN dan lembaga lainnya.

“Kalau fungsi koordinasi lebih cepat, saya yakin fungsi intelijen untuk early warning yang dilakukan BIN, direspon cepat lembaga terkait,” tukas Mahfudz. (fas/jpnn)