DPR Tidak Ingin Pemerintah RI Dipermainkan Kelompok Penculik Abu Sayyaf

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almayshari mengatakan Pemerintah Republik Indonesia (RI) tidak boleh dipermainkan oleh para penculik dari kelompok Abu Sayyaf.

Hal ini diungkap Kharis terkait terjadinya kembali penculikan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Tambisan, Tungku, Lahad Datu, Sabah, Malaysia, 16 Januari 2020.

“Pada prinsipnya Pemerintah Indonesia melindungi seluruh warga negara Indonesia di mana pun, apalagi dalam kondisi seperti ini, tetapi kita juga tidak mau dimain-mainkan oleh mereka,” kata Kharis kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyesalkan penculikan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf terus berulang. Oleh karena itu, dia berharap Pemerintah RI bisa menyelesaikan persoalan ini. Kharis menegaskan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi bekerja sama dengan negara-negara di sekitar Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina, untuk mengantisipasi agar masalah ini tidak terulang kembali. “Itu yang paling penting karena ini sudah berulang-ulang kali,” tegasnya.

Politikus dari Yogyakarta itu mengatakan pemerintah harus mencari terobosan agar tujuan para penculik menyandera untuk mencari uang bisa dihentikan. Dengan demikian, tegas Kharis, mereka tidak akan melakukan penyanderaan lagi. “Dan yang paling penting kita harus melindungi warga negara kita,” ungkap Kharis.

Memang, Kharis mengatakan, tidak mungkin pemerintah harus mengawal semua kapal, tetapi yang lebih memungkinkan adalah melakukan lobi-lobi kepada negara sekitar agar ada pengamanan yang memadai. “Kita tidak mungkin mengamankan wilayah Filipina, kan, maka harus meminta Filipina (mengamankan),” jelasnya.

Dia menilai langkah Pemerintah RI sebenarnya sudah baik, karena bagaimanapun dalam hal ini tidak bisa bertindak sembarangan. Namun, kata Kharis, langkah diplomasi menjadi solusi dari ini semua. “Makanya perlu terobosan diplomasi dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menlu (Retno),” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Luar Negeri membenarkan aksi penculikan terhadap WNI. Pelaksana Tugas Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan penculikan terjadi di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, Malaysia pada 16 Januari lalu pukul 20.00 waktu setempat.