DPR Tidak Pernah Menyetujui Proyek Hambalang

Dia juga menilai aneh karena seharusnya perencanaan anggaran harus sesuai dengan UU MD3. "Yang berhak memutuskan anggaran itu adalah Komisi X. Baca itu UU MD3 pak Menteri," tegas Zulfadhli.

Dia mengaku memegang catatan bahwa mulai  awal tahun masa bhakti (2009) sampai raker yang terjadi saat ini tidak ada satupun persetujuan dari Komisi X untuk proyek Hambalang.

"Yang ada akan dalami, akan tindaklanjut. Tidak ada menyatakan persetujuan Hambalang. Kalau bahas Sea games ada bahkan secara detail. Itu keanehan," katanya.

Menurut dia, kalau pembahasan itu juga  muncul dalam Komisi X maka dirinya termasuk yang tidak setuju. Karena, yang dibutuhkan sebenarnya adalah anggaran untuk SEA Games Palembang yang lebih penting ketimbang Hambalang. "Sehingga persiapan SEA Games, tidak seperti ini yang kacau balau. Itu akibat penganggaran yang tidak transparan, dan mendahulukan penganggaran yang tidak penting.