DPR Tidak Pernah Menyetujui Proyek Hambalang

Dia juga menyoroti penetapan proyek Hambalang menjadi proyek multi years. "Tolong dikaji peraturan Menteri Keuangan, tentang penjelasan suatu proyek menjadi multi years. Harusnya disetuji dalan RKAKL," katanya.

Mantan Ketua DPRD Kalbar itu pun mengatakan, perubahan 2010 dimulai dan semestinya saat perubahan diputuskan kontrak tahun jamak diajukan. "Kenapa baru Desember? Lebih aneh tanggal 6 Desember 2010 disetujui kontak tahun jamak. Tapi, pada 10 Desember muncul kontraktor fisik. Apakah dalam proses tender atau tidak?," ungkapnya.

Dia meminta bukti proses tersebut dalam kesempatan itu. Lebih jauh Zulfadhli juga menyoroti usulan tambahan Rp500 miliar pada tahun 2012 oleh Menpora.  "Saya belum setuju, sebelum pimpinan (Komisi X) memfasilitasi kami lihat langsung kondisi di lapangan. Dengan progres yang dijelaskan dan foto yang diperlihatkan (Menpora soal Hambalang), saya tidak yakin akan tercapai 100 persen. Kami belum pada posisi menyetujui sebelum  kami lihat langsung ke lapangan," ungkap Zul. (boy/jpnn)