DPR Tolak Alasan Facebook
jpnn.com, JAKARTA - Facebook membantah punya memorandum of understanding (MoU) dengan akademisi Doktor Aleksandr Kogan, yang disebut menyerahkan data pelanggan kepada Cambridge Analytica. Hal ini menjawab anggota Komisi I DPR yang meminta Facebook menyerahkan MoU tersebut, untuk mengetahui penyebab kebocoran data jutaan pelanggan media sosial yang didirikan Mark Zuckerberg itu.
“Saya ingin menyampaikan tidak ada perjanjian atau agreement yang spesifik yang dibuat antara Facebook dan Aleksandr Kogan karena beliau adalah salah satu pengembang atau developer aplikasi,” kata Vice President of Public Policy untuk Asia Pasifik Simon Milner saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di gedung parlemen, Jakarta, Senin (17/4).
Ia menambahkan, saat insiden terjadi, Facebook tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Cambridge Analytica. Yang ada, kata dia, hubungan antara Kogan dan Cambridge Analytica.
“Jadi, tidak ada perjanjian atau agreement apa pun yang disusun. Tidak ada nota kesepahaman apa pun yang tersusun dan tidak ada dokumen apa pun yang mengaitkan Facebook dengan Cambridge Analytica,” bantahnya.
Menurut dia, yang membagikan data kepada Cambridge adalah Kogan. Tidak ada hubungannya dengan Facebook. Simon menyatakan bahwa tindakan tersebut bertentangan atau melanggar kebijakan dan ketentuan Facebook.
Anggota Komisi I DPR Sukamta menolak alasan yang disampaikan Simon. Sukamta menilai Facebook seolah-olah menyediakan platform supaya digunakan oleh banyak orang. Tetapi, orang atau pengguna ini tidak diberi informasi data yang dikoleksi itu akan digunakan untuk apa dan bagaimana Facebook melindunginya.
“Anda bahkan seolah-olah mengatakan tidak ada pengiriman dengan Cambridge Analytica, bahkan tidak punya perizinan tertentu karena memang tidak ada izin. Berarti seolah-olah memang tidak ada perlindungan memadai kepada pengguna Facebook,” kata Sukamta dalam rapat.
Dia mempertanyakan apakah Facebook akan melakukan perubahan-perubahan dan bertanggung jawab terhadap seluruh pengguna data ini. Menurut dia, kalau melihat alur peristiwa seolah-olah Facebook tidak mau bertanggung jawab.
Anggota Komisi I DPR Sukamta menolak alasan yang disampaikan Simon. Sukamta menilai Facebook seolah-olah menyediakan platform supaya digunakan oleh banyak orang
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?