DPR Tolak Intelijen Diberi Hak Penangkapan

Terkait fungsi koordinasi intelijen, lanjut dia, DPR mengusulkan dibentuk lembaga koordinasi intelijen negara. Tapi, menurut Mahfudz, itu bukan nomenklatur khusus. Konsekuensinya ada dua alternatif, yakni bisa dibentuk lembaga koordinasi baru atau diberikan ke lembaga yang sudah ada, misalnya BIN.

"DPR menyerahkan kepada pemerintah. Tapi, pemerintah maunya definitif saja dalam RUU (disebut langsung BIN, Red). Bagi DPR yang penting koordinasi antara intelijen harus berjalan baik," tuturnya.

Apakah sikap DPR yang menyerahkan pembentukan lembaga koordinasi intelijen ini kepada pemerintah untuk menghindari kontroversi" "Kami ingin pemerintah punya kebebasan. Dengan demikian sewaktu ada kebutuhan pengembangan menjadi tidak membatasi," jawab Mahfudz.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin memastikan sikap fraksinya dalam menanggapi soal penangkapan sudah klir. "Kami menolaknya. Kalau itu harga mati. Ketua Umum kami, ibu Megawati, mewanti -wanti, ini harus fight," tegasnya.