DPR Tolak Pelimpahan Kewenangan Standarisasi UN

JAKARTA - Komisi X DPR RI menolak usulan Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) tentang pelimpahan kewenangan standarisasi nilai kelulusan UN ke daerah. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Rully Chairul Azwar, di Jakarta, Rabu (20/10).

"Semalam kami sudah rapat, dan usulan tersebut ditolak," tegas Rully yang juga adalah Ketua Panja UN itu.

Menurut Rully, pihaknya menilai bahwa usulan tersebut akan menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaannya. Sebab, di antara sekolah yang di bawah standar pun, nilai kelulusannya akan berbeda-beda. "Menentukan itu saja sudah menjadi persoalan tersendiri," katanya.

Untuk itu, lanjut Rully, Panja UN meminta pemerintah untuk memikirkan formula lain yang dapat digunakan, jika ingin UN tetap bisa dilaksanakan. Namun jika tidak juga ditemukan, maka UN ke depan hanya akan jadi dasar pemetaan saja, serta tidak seharusnya dijadikan standar kelulusan.