DPR Tolak Penggunaan Cadangan APBN
Untuk Talangi Likuiditas Perbankan
Selasa, 25 November 2008 – 18:28 WIB
JAKARTA - Tiga anggota Fraksi DPR RI, masing-masing Rama Pratama (FPKS), Hasto Kristiyanto (FPDIP) dan Harry Azhar Aziz (FP Golkar) secara tegas menolak penggunaan dana cadangan sebanyak Rp 100 triliun dalam APBN 2009 untuk bantuan likuiditas dunia perbankan di Indonesia.
"Sebaiknya dana tersebut digunakan untuk menjamin produksi dalam negeri dan memperluas pasar domestik karena pasar ekspor Amerika dan Eropah saat ini tengah mengalami krisis finansial," ujar Rama Pratama, saat diskusi bertema "Politik APBN Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Menciptakan Stimulus Perekonomian Rakyat", di press room DPR, Selasa (25/11).
Baca Juga:
Selain itu, Rama juga memperingatkan pemerintah agat tidak melulu merumuskan berbagai penyelesaian kesulitan bangsa ini dengan pendekatan bantuan finasial. Berbagai kebijakan yang mendorong lebih terbukanya pasar domestik jauh lebih bernilai ketimbang bantuan finansial, ujarnya.
Menurut Rama, yang juga anggota Komisi XI DPR itu, karakter krisis ekonomi 1998 berbeda dengan karakter krisis ekonomi 2008 ini. Krisis ekonomi 1998, pasar ekspor Indonesia seperti Amerika dan Eropa tidak mengalami gangguan. Sementara krisis finansial 2008 ini memukul telak pasar ekspor Indonesia di dua benua tersebut.
JAKARTA - Tiga anggota Fraksi DPR RI, masing-masing Rama Pratama (FPKS), Hasto Kristiyanto (FPDIP) dan Harry Azhar Aziz (FP Golkar) secara tegas
BERITA TERKAIT
- Electricity Connect 2024 Siap Jadi Sarana Solusi Inovatif untuk Tantangan Transisi Energi Bersih
- Hunian ini Tawarkan Ruang Hijau yang Asri
- Hunian ini Tawarkan Ruang Hijau yang Asri
- Lebih dari 32.000 Pengunjung Ramaikan K-Expo Indonesia 2024
- Soal Dampak Green Bond, BNI Bisa Jadi Contoh dan Acuan Bagi Sektor Perbankan di Indonesia
- Pemkot Kupang Dorong Kemudahan Investasi untuk Penyerapan Tenaga Kerja