DPR Tolak Perppu, Jokowi Harus Tanggung Risiko

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan isu pemilihan kepala daerah (Pilkada) sangat berdampak kepada psikologi politik rakyat karena rakyat menjadi aktornya. Beda dengan praktik bagi-bagi jabatan di DPR.

"Praktik bagi-bagi jabatan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), itu masalah elit di DPR. Tapi masalah Pilkada, berdampak kepada psikologi politik rakyat," kata Titi Anggraini di press room DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).

Titi menjelaskan kalau Pilkada tidak langsung sama saja dengan menarik hak-hak dan kedaulatan rakyat yang sudah diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 10 tahun belakangan. "Kalau ini ditarik lagi, sulit bagi rakyat untuk percaya ke DPR," tegasnya.

Selain itu lanjut Titi, jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) ini ditolak DPR, sekaligus itu ujian terberat bagi Ketua Umum Partai Demokrat SBY dan Presiden Joko Widodo.

"Bagi SBY terkait dengan pertanyaan efektifitas dia mengurus internal Partai Demokrat. Sedangkan untuk Jokowi, terkait langsung dengan janjinya dalam debat capres putaran pertama, yakni demokrasi tidak boleh mundur, yang diperlukan perbaikan," pungkasnya. (fas/jpnn)