DPR Tolak Rumah Aspirasi DPD

Saat anggaran DPD naik, pos belanja untuk DPR memang dipangkas. Dalam RAPBNP 2012 disebutkan, anggaran DPR direncanakan menurun Rp 237,4 miliar atau 8,1 persen jika dibandingkan dengan pagu di APBN-nya sebesar Rp 2,943 triliun. Dengan demikian, anggaran untuk DPR diusulkan menjadi Rp 2,705 triliun. Penghematan belanja DPR berasal dari pos belanja pegawai Rp 5,0 miliar dan belanja barang Rp 232,4 miliar.

Di tempat terpisah, anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar Nusron Wahid juga memiliki pandangan senada. Menurut dia, sudah selayaknya pembangunan rumah aspirasi DPD di-pending dulu. "Situasi lagi susah. Semua sekarang sedang berpikir keras melakukan efisiensi," kata Nusron saat dihubungi kemarin.

Dia lantas menyinggung, beratnya beban anggaran yang kemudian diikuti rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah harus menjadi concern semua pihak. "Jangan sampai beban pembangunan rumah aspirasi ini kemudian ditanggungkan lagi kepada rakyat," tandas politikus yang juga ketua umum PP GP Ansor NU itu.

DPD berencana membangun rumah aspirasi di 33 provinsi. Dibangun empat lantai dengan luas 2.628 meter persegi, satu kantor perwakilan itu akan ditempati empat anggota DPD di provinsi bersangkutan. Total anggaran diperkirakan Rp 823 miliar.