DPR Tolak Rumah Aspirasi DPD

Meski sempat memicu kritik dari sejumlah pihak, termasuk kalangan DPR, keberadaan kantor perwakilan tersebut sah secara aturan. Sebab, ketentuannya jelas diatur dalam UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD 3). Di situ disebutkan bahwa anggota DPD memiliki kantor di ibu kota dan provinsi daerah pemilihannya.

Meski demikian, Nusron menganggap keberadaan rumah aspirasi DPD tersebut sebenarnya belum urgen. Dia menilai, ada atau tidaknya kantor perwakilan seharusnya tidak menjadi alasan efektivitas kinerja para senator menyerap aspirasi daerah. "Masak sih, kalau tidak ada rumah aspirasi, tidak bisa bekerja optimal? Saya kok agak tidak percaya," tandas mantan ketua umum PB PMII itu. (sof/dyn/c4/agm)