DPR Tuding Jamsostek Tak Adil
Rabu, 03 Desember 2008 – 16:44 WIB
JAKARTA - Komisi VI DPR RI menyebut Jamsostek belum memperlakukan tenaga kerja secara adil. Sebab, ada program Jamsostek seperti pembangunan perumahan yang hanya diperuntukkan bagi segelintir tenaga kerja, sementara yang lain tidak dapat. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI yang dipimpin Wakil Ketua Anwar Sanusi dari Fraksi PPP dengan Direktur Utama PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Hotbonar Sinaga di Gedung Nusantara I DPR/MPR RI, kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (3/12) Sementara itu, anggota Komisi VI dari Fraksi PKB Cecep Syarifuddin menambahkan masalah ketidakadilan tidak hanya dirasakan di Jawa Barat saja, tapi juga dibanyak daerah lainnya. Untuk itu, Cecep mengingatkan Jamsostek sebagai institusi yang non profit untuk senantiasa menjaga kepercayaan para peserta.
Menurut anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar Lili Asdjudiredja, Jamsostek telah membangun perumahan di Batam. ”Padahal mayoritas tenaga kerja di sana baru sekitar lima tahun ikut program jamsostek. Sementara di Jawa Barat kebanyakan sudah puluhan tahun ikut tapi mereka nggak dapat fasilitas itu,” ungkapnya seraya mempertanyakan soal kemunduran keanggotaan Serikat Pekerja Jawa Barat dari Jamsostek, yang kemungkinan besar akibat ketidakadilan Jamsostek tersebut.
Baca Juga:
Di sisi lain Lili menyarankan agar Jamsostek mendirikan rumah sakit untuk para tenaga kerja. ”Ini akan menjadi kebanggaan bagi tenaga kerja. Kalau ada karyawan perusahaan yang sakit dan mereka tergabung dalam Jamsostek kan bisa berobat gratis,” sebutnya seraya menambahkan bahwa wacana ini sebenarnya sudah sejak lama.
Baca Juga:
JAKARTA - Komisi VI DPR RI menyebut Jamsostek belum memperlakukan tenaga kerja secara adil. Sebab, ada program Jamsostek seperti pembangunan perumahan
BERITA TERKAIT
- Pemprov Jateng Resmi Menetapkan UMSP & UMSK 2025, Berlaku Mulai 1 Januari
- Sambut Natal & Tahun Baru, BI Menyediakan Uang Layak Edar Rp 133,7 Triliun
- Ini Sejumlah Kebijakan Pengaturan Mobilitas yang Disiapkan Kemenhub saat Nataru 2024/2025
- Soal Bentrokan di Rempang, Kompolnas Awasi Kerja Polisi
- Ini Penjelasan Polisi soal Bentrok di Rempang
- Bond Holders Mengajukan Hak Tagihnya pada Kepailitan Sritex