DPR Tuding Pengamat Kompori DPD

JAKARTA - Ketua Pansus RUU Pilpres, Ferry Mursyidan Baldan, minta agar para pengamat hukum tata negara yang selama ini telah menyuarakan penguatan DPD dengan cara mengadu-domba antara DPR dengan DPD segera dihentikan.

"Sebenarnya antara DPD dengan DPR itu tidak ada konflik. Yang terjadi selama ini adalah opini dari para pengamat hukum tata negara yang mengilustrasikan seolah-olah antara DPR dan DPD itu tengah berkonflik," kata Ferry, dalam panel diskusi bertema 'Wawasan Kebangsaan Berbasis Daerah' yang di gelar DPD di lobi gedung DPD RI, Selasa (28/10).

Selain mengingatkan para pengamat hukum tata negara, Ketua Pansus RUU Pilres juga menengarai sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada awal-awal pemerintahannya terbentuk lalu menebarkan semangat Koalisi Kerakyatan sebagai respon terhadap sikap DPR.

"DPR melihat substansi dari semangat Koalisi Kerakyatan yang diendus oleh SBY tempo hari syarat dengan muatan politis setidaknya untuk mengganggu pencitraan DPR di mata rakyat dan mendorong kabinetnya untuk lebih banyak berdialog dengan DPD," kata Ferry Mursidan Baldan, dalam diskusi yang dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPD Irman Gusman.