DPR Tuntut Evaluasi Pencairan Remunerasi

JAKARTA - Hura-hura membelanjakan uang negara untuk membayar tunjangan kinerja atau remunerasi mendapat respon getir dari DPR. Mereka menilai fungsi utama remunerasi untuk mencegah kebocoran duit negara karena dikorupsi belum berjalan efektif.

Anggota Komisi II (yang membidangi aparatur) DPR Abdul Malik Haramain menuturkan, pelaksanaan pencairan remunerasi harus diukur dengan efektifiktas kinerja.

Selama ini dia mengakui jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) kurang komplit dalam melaporkan program reformasi birokrasi dan pencairan remunerasi ke Komisi II.

"Mereka selalu mengelu-eleukan program remunerasi ini sukses di Kementerian Keuangan dan MA (Mahkamah Agung) saja," ujarnya. Padahal di dua insitutusi tersebut, masih banyak kasus penyelewengan uang negara seperti korupsi dan kejahatan jabatan lain berupa suap atau gratifikasi.