DPR Tuntut Evaluasi Pencairan Remunerasi

Dia mengaku tidak puas dengan pelaporan Kemen PAN-RB tersebut. Itu wajar, sebab kementerian atau lembaga (K/L) yang menjalankan program reformasi birokrasi dan berhak mendapatkan remunerasi lebih dari 30 unit. Apalagi tahun ini jumlah penerima remunerasi akan ditambah lagi 40 unit K/L baru.

Anggota DPR asal Probolinggo, Jawa Timur itu menjelaskan, semangat utama pencairan remunerasi adalah untuk mencegah kebocoran uang negara dari kejahatan korupsi.

"Tetapi nyatanya korupsi tetap ada di intansi yang menerima remunerasi," ujarnya. Dengan demikian Malik mengatakan kebocoran uang negara menjadi double, yakni karena dikorupsi dan untuk membayar remunerasi.

Sebelum uang negara semakin banyak dihambur-hamburkan untuk remunerasi, Malik mengatakan pemerintah harus mengkaji dengan cermat. Hitung-hitungan antara remunerasi dengan dampak positifnya harus kongkrit.