DPR Tuntut Evaluasi Pencairan Remunerasi

Fungsi Mencegah Kebocoran Duit Negara Tidak Jalan

DPR Tuntut Evaluasi Pencairan Remunerasi
DPR Tuntut Evaluasi Pencairan Remunerasi
Pihak Kemen PAN-RB tidak terima jika pengucuran remunerasi ini sia-sia atau mubazir. Wamen PAN-RB Eko Prasojo menuturkan, tujangan kinerja atau remunerasi ini dimaksudkan sebagai insentif bagi K/L untuk menjalankan reformasi birokrasi.

"Dampak pertama adalah gelombang semangat melakukan reformasi birokrasi bagi isntasi, pejabat, dan pegawai tentang pentingnya pelayanan publik," tandasnya.

Dampak kedua adalah, aparatur dilarang lagi menerima honor-honor setelah mendapatkan tunjangan remunerasi. Dampak terakhir adalah, di sejumlah kementerian tingkat disiplin kehadiran pegawai membaik.

Terkait masih adanya kasus korupsi di intansi yang memperoleh remunerasi, EKo berjanji akan terus memperbaikinya. Tahun ini target pemerintah adalah menghubungkan tunjangan remunerasi hingga level individu aparatur. "Sehingga setiap individu memiliki kontrak kinerja pegawai dan log book harian," tandasnya. Bagi individu yang masih nakal, tidak akan memperoleh remunerasi lagi.

JAKARTA - Hura-hura membelanjakan uang negara untuk membayar tunjangan kinerja atau remunerasi mendapat respon getir dari DPR. Mereka menilai fungsi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News