DPR Ungkap Data Kontribusi Papua ke Negara

jpnn.com - jpnn.com - Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha terpaksa membuka data kontribusi PT Freeport Indonesia terhadap negara, saat perdebatan antara dua tokoh Papua dalam diskusi bertajuk Republik Freeport, di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (25/2).
"Kontribusi Freeport dalam kategori manfaat langsung, seperti pajak, royalti, deviden tahun 2015, sebesar 368 juta dollar AS, sekitar lima triliun. Itu ke negara, tidak langsung ke Papua," kaya Satywa.
Sesuai data yang dia pegang, politikus Golkar ini juga membandingkan dana yang digelontorkan pemerintah lewat dana Otsus. Sebagai contoh pada 2017 angkanya Rp 5,4 T. Ditambah untuk infrastrukrur Rp 2,4 T.
"Jadi hampir delapan triliun digelontorkan pemerintah pusat untuk pembangunan di Papua," tegas dia.
Sebelumnya dalam dikusi itu, dua tokoh Papua berdenat soal kontribusi raksasa tambang bagi Papua. Keduanya adalah Tokoh Senior Pemerintahan Papua Michael Manufandu dan Ketua Gerakan Papua Optimis Jemmy Demianus Ijie.
Michael menilai PTFI sudah berkontribusi besar bagi kepentingan Papua. "Dia menciptakan lapangan kerja 138 ribu orang. Ada 32 ribu di luar staf. Kemudian infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan," kata Michael.
Tapi Jemmy menanggapi itu dengan kritis. "Saya pikir mari kita datang ke Timika saja. Jalannya berlubang-lubang itu dalam kota. Apakah mungkin sampai kecamatan jalan bagus," kata Jemmy.
Soal rakyat Papua dipekerjakan di Freeport, tambah Jemmy, memang banyak tapi mereka merupakan pekerja kasar. Hanya sedikit saja di level manajer.
Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha terpaksa membuka data kontribusi PT Freeport Indonesia terhadap negara, saat perdebatan antara dua tokoh Papua
- Ini Respons Dasco atas Kebijakan Trump soal Tarif Impor
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV