DPR Wacanakan Panja Merpati MA-60

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR, Refrizal menegaskan kondisi sulit yang menimpa maskapai penerbangan PT Merpati tidak hanya bersumber dari internal perusahaannya sendiri. Faktor-faktor eksternal yang disebabkan oleh perusahaan itu milik pemerintah ternyata lebih dominan dalam melemahkan kinerja PT Merpati.

"Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator di PT Merpati. Dalam banyak hal, pemerintah justru intervensi dalam hal-hal teknis perusahaan seperti pengadaan 15 unit pesawat MA-60 produksi China," kata Refrizal, di gedung Nusantara I, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (25/5).

Prilaku intervensi itu, kata Refrizal harus segera dihentikan. Oleh karena itu, sesuai dengan fungsinya maka Komisi VI DPR saat ini tengah mewacanakan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Komisi VI untuk mengusut proses pembelian dan peran Kementerian Perdagangan dalam pembelian 15 unit pesawat MA-60 itu.

Selain mewacakan pembentukan Panja, Komisi VI DPR juga mengagendakan untuk melakukan rapat gabungan komisi-komisi terkait. "Ada tiga komisi yang harus rapat, pertama Komisi V (aspek teknis), Komisi VI (aspek BUMN) dan Komisi XI (anggaran)," ungkap politisi PKS itu.