DPR Yakin Smelter Manyar yang Dibangun Freeport Indonesia Beri Manfaat Ekonomi Bagi Jatim
jpnn.com, GRESIK - PT Freeport Indonesia (PTFI) menerima kunjungan kerja Komisi VI DPR untuk melihat progres pembangunan smelter Manyar sebagai salah satu proyek strategis pengembangan industri hilir nasional yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, Jumat (24/2).
Progres pembangunan smelter Manyar saat ini telah mencapai 54,5 persen atau lebih cepat dari target sebesar 52,9 persen yang telah pemerintah setujui.
PTFI menargetkan penyelesaian konstruksi smelter tembaga dengan desain single-line terbesar di dunia tersebut pada akhir Desember 2023.
Harapannya agar kegiatan operasional dapat mulai berjalan pada akhir Mei 2024 hingga mencapai operasi penuh pada akhir Desember 2024.
"Setelah melihat proyek smelter tadi, kami diyakinkan bahwa pengerjaan smelter akan selesai tepat waktu, meski sempat ada penundaaan karena pandemi Covid-19,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Sarmuji.
Sarmuji menambahkan keberadaan smelter ini akan menarik investor baru, terutama di sektor hilir yang memanfaatkan katoda tembaga yang mendukung kemajuan Gresik dan Jawa Timur semakin kuat.
Presiden Direktur PTFI Tony Wenas yang menyambut baik kunjungan Komisi IV DPR menyampaikan kemajuan pembangunan smelter Manyar tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Salah satunya termasuk DPR sebagai mitra strategis yang selalu memberi masukan dan pengawasan terhadap kemajuan pembangunan smelter Manyar.
Komisi IV DPR meyakini smelter Manyar yang dibangun PT Freeport Indonesia di KEK Gresik beri manfaat ekonomi bagi Jatim
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Pemkot Kupang Dorong Kemudahan Investasi untuk Penyerapan Tenaga Kerja
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia