DPRD Babel Didesak Bentuk Pansus Kerugian Lingkungan

jpnn.com, BANGKA BELITUNG - DPRD Provinsi Bangka Belitung kembali didesak membentuk Pansus untuk menghitung kerugian lingkungan dampak pertambangan dari kasus dugaan korupsi tata niaga timah. Hal ini sebagai bentuk memulihkan kepercayaan investor terhadap dunia tambang di Bangka Belitung.

Desakan kali ini disampaikan Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung lantaran nilai fantastis kerugian lingkungan mencapai Rp271 triliun itu dicurigai kuat tak berdasarkan perhitungan yang tepat. Selain membuat kegaduhan di publik, perkara tersebut berdampak pada tergerusnya kepercayaan investor dalam negeri dan internasional terhadap Bangka Belitung sehingga membuat ekonomi masyarakat setempat turun drastis.

Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung Kurniadi Ramadani mengatakan pihaknya mendukung semua upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski demikian, pemberantasan korupsi harus dari niat yang baik, bukan karena tekanan ataupun karena kepentingan kekuasaan bisnis sehingga tidak terkesan tebang pilih.

"Kontroversi terhadap perhitungan kerugian negara bemilai 271 T harus segera diselesaikan yang hingga hari ini adalah kegaduhan di Bangka Belitung. Bisa berakibat kondisi tidak kondusif yang harus kita antisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi dan terulang kasus serupa di Bangka Belitung seperti terjadi pada 5 Oktober 2006 lalu. Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dan DPRD provinsi Bangka Belitung menyikapi permasalahan ini dengan serius karena sangat berdampak bagi ekonomi Bangka Belitung," ucap Kurniadi dalam konferensi pers di Pangkalpinang, Senin (3/2).

Kurniadi mendesak penegak hukum dan pihak terkait dalam tata laksana pertimahan di Bangka Belitung untuk me?nbuka seluas-luasnya dan menyajikan data valid kepada publik terkait perkara korupsi melibatkan PT Timah dan lima smelter itu.

Langkah tersebut juga disampaikannya bertujuan memberikan keadilan bagi rakyat Bangka Belitung dan untuk menghentikan perpecahan serta kegaduhan di Bangka Belitung. Dampaknya, agar perkembangan ekonomi dapat kembali tumbuh dan dapat memberikan kepercayaan kepada dunia investasi di Bangka Belitung.

"Kami mendorong DPRD Bangka Belitung memanggil semua pihak dalam penyajian data valid yang selanjutnya di sajikan kepada publik. Agar tidak terjadi fitnah yang berkepanjangar? di negeri serumpun sebalai ini. kami mendorong DPRD agar ?nen?bentuk Pansus dalam menyikapi permasalahan ini," tegasnya.

Selain Pansus, DPRD juga didesak membentuk tim kajian khusus yang terdiri dari berbagai pihak berkompeten, bukan perorangan seperti yang dilakukan oleh Bambang Hero.