DPRD Batam Kembali Datangi Menko Perekonomian

jpnn.com - BATAM - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam beserta anggota yang meliputi seluruh Ketua Fraksi dan Ketua Alat Kelengkapan Dewan Kota Batam, kembali melakukan audiensi dengan Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang juga selaku ketua Dewan Kawasan (DK) Batam di Jakarta (18/7).

Audiensi ini merupakan yang kedua kali setelah sebelumnya, DPRD Batam mendatangi Menko Bidang Perekonomian pada April lalu. Tujuannya sama, yakni mempertanyakan ketidakterlibatan DPRD Batam dalam pembentukan DK.

"Intinya kita di dewan meminta Menko Perekonomian bijak dalam mengambil kebijakan di BP Kawasan. Baik itu dalam hal keanggotaan atau kejelasan DPRD Batam secara hukum," ujar Ketua Fraksi PAN Batam, Safari Ramadhan kepada Batam Pos (Jawa Pos Group).

Apalagi, BP Kawasan bersentuhan langsung dengan masyarakat Batam. Sisi penting keberadaan DPRD di struktur DK adalah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sehingga pelaksanaan pemerintah bisa berjalan maksimal. 

"Sebagai wakil rakyat, kita punya wewenang menyampaikan aspirasi kepada BP Batam. Namun yang terjadi dewan kesulitan berkoordinasi, terutama dalam membahas persolan masyarakat yang berkaitan dengan BP," sebutnya.

Dalam pembicaraan tersebut dewan juga meminta agar BP Batam dan Pemko Batam saling bersinergi. Begitupun DPRD Batam ke BP Batam atau Pemko Batam saling bersinergi sehingga Batam menjadi lebih baik ke depannya.

Menurut Safari, ketua Dewan Kawasan (DK) Batam Darmin Nasution yang diwakili oleh Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah menyambut baik masukan yang disampaikan para wakil rakyat Batam itu.

Menurutnya, dari komisi VI DPR RI pun membenarkan, bahwasanya secara anggaran BP Batam bertanggungjawab langsung kepada Komisi VI. Namun disisi pengawasan, itu menjadi tanggungjawab Pemko dan DPRD Batam.