DPRD Bogor: Kebijakan Pangan Era Jokowi Komitmen Sejahterakan Petani

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi menilai komitmen kebijakan pangan yang dijalankan Kementerian Pertanian saat ini sudah sesuai dengan visi misi atau Nawacita pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Pasalnya, pertanian Indonesia sejak 2016 hingga saat ini berhasil memenuhi sendiri beras atau tidak ada impor. Mengejutkan lagi, selama bulan Ramadan kemarin berhasil cetak sejarah harga pangan stabil.

“Di era Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini, para petani dikala butuh traktor tidak rumit, tinggal petani serius mau bertani mudah diberikan bantuan traktor, pompa air, benih dan pupuk hingga jaminan pemasaran. Jadi kebijakan pangan ini benar-benar komitmen sejahterakan petani,” kata Ade Ruhandi atau biasa dipanggil Jaro Ade di Bogor, Minggu (16/7/2017).

Akan tetapi, untuk mewujudkan kebijakan dan program pangan ini sangat dibutuhkan keseriusan para kepala daerah untuk mengimplementasikan. Selain itu, dukungan pihak perguruan tinggi pun harus ada dalam memberikan konsep bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjadi acuan penyusunan kebijakan pemerintah pusat.

"Oleh karena itu, sangat diperlukan sosok kepala daerah yang peduli terhadap petani. Karena sektor pertanian merupakan ujung tombak sebagai variabel utama pengungkit perekonomian di masyarakat pedesaan," terangnya.

"Tidak hanya itu, mewujudkan ketahanan pangan sangat diperlukan juga dukungan dari pelaku usaha yakni terkait dengan pengalokasian dana CRS untuk membantu kebutuhan petani," pungkas Jaro Ade.(adv/jpnn)