DPRD Bonbol Desak MA Jelaskan Status Hukum Haris

JAKARTA - Belum keluarnya salinan putusan kasasi kasus pidana korupsi No 50K/Pid.Sus/2011 dengan terdakwa Bupati Bone Bolango (Bonbol) non aktif Abdul Haris Najamudin menimbulkan tanya anggota dewan. Mereka mempersoalkan mengapa kasus pembangunan Pentadio Resort (No 50K/Pid.Sus/2011) yang sudah putus 24 November 2011, salinan putusannya belum ada.

"Kan aneh, kasus pembangunan Mall Limboto (No 1648K/Pid.Sus/2011) yang diputus 21 Februari 2012 salinannya justru sudah ada. Yang duluan putus malah belum ada," kata Ketua DPRD Bonbol Rusli Monoarfa di Kantor MA, Rabu (4/7).

Atas dasar itulah lanjutnya, DPRD Bonbol meminta penjelasan pada MA. "Tujuan kami ke Dagri dan MA adalah mengakomodir aspirasi masyarakat Bonbol dan turut memberikan solusi. Dengan mendapatkan penjelasan yang lengkap, paling tidak menjadi dasar bagi DPRD untuk menentukan langkah selanjutnya," terangnya.

Dia menambahkan, DPRD Bonbol berkeinginan kuat mempersatukan Bupati nonaktif Abdul Haris Najamudin dengan Plt Bupati Hamim Pou. Ini agar pemerintahan di Bonbol bisa berjalan kondusif.