DPRD dan Pemkab Dicurigai Kongkalikong

Dia menilai, pembahasan RAPBD 2013 di luar daerah adalah salah satu bentuk pemborosan anggaran, seperti biaya hotel, akomodasi, transportasi dan biaya lainnya.

Padahal, apabila dilakukan di daerah, masyarakat bisa mengetahui dan mengkritisi anggaran yang akan diplot untuk APBD 2013.

Dia pun mengkritisi seringnya RAPBD dibahas tanpa mengikutsertakan elemen maasyarakat, sehingga tidak diketahui apa saja yang akan dijadikan prioritas dan masyarakat pun tertutup aksesnya memberikan masukan. "Bila melibatkan masyarakat, tentu skala prioritas pembangunan bisa diketahui. Untuk itu, DPRD dan Pemkab harus terbuka kepada masyarakat yang diwakilinya. Apalagi uang yang akan dibelanjakan itu bukan uang mereka, tapi uang rakyat," cetusnya.

Sekretaris DPRD Dharmasraya, Yaswirno yang dihubungi Padang Ekspres membenarkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) UA/PPAS di Pekanbaru selama empat hari, mulai kemarin (5/11). Ditanya kenapa harus dilakukan di luar daerah, Yaswirno tak mau berkomentar. "Silakan tanya saja ke Sekkab atau ketua DPRD," ujarnya.

Terpisah, Sekkab Dharmasraya Benny Muchtar yang dikonfirmasi malah "melempar bola" ke DPRD. "Sebaiknya konfirmasikan saja langsung ke dewan, kenapa pembahasan anggaran dilakukan di Pekanbaru," tandasnya. Ketua DPRD Dharmasraya Rudi Hartono dan wakil S Budi Sanjaya ketika dihubungi, HP mereka tidak aktif.