JPNN.com 
DPRD dan Pemprov DKI Minta Dukungan Pusat untuk Memberantas Mafia Tanah
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersepakat menuntaskan persoalan pengelolaan aset hingga memberantas mafia tanah di ibu kota.
Pras menyebut pemprov dan DPRD DKI mesti mengatasi masalah lahan yang kerap bersengketa dan kalah di pengadilan.
Dia pun telah meminta banyak saran saat menerima kunjungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana.
Menurut Pras, kedatangan Menkumham Yasonna salah satunya berkomunikasi tentang tanah yang dituntut oleh beberapa pihak.
"Nah, kami minta penjelasan dari Pak Menkumham, karena mafia (tanah) banyak sekali di Jakarta,” ucap Pras dalam keterangannya, Rabu (28/12).
Hal senada juga diungkap Heru Budi yang menyebut perlunya sinergi Pemprov DKI dengan pemerintah pusat untuk meminimalisir potensi kehilangan aset tanah.
“Saya minta back up Pak Menteri Kumham terkait dengan pengamanan DKI. Aset DKI harus menang,” ucap Heru.
Sementara itu, Menkumham Yasonna Laoly mengaku siap melakukan diskusi lebih lanjut untuk membantu Pemprov DKI Jakarta mempertahankan aset-asetnya.
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edu Marsudi dan dan Pj Gubernur Heru Budi Hartono sepakat menuntaskan persoalan pengelolaan aset hingga memberantas mafia tanah.
- PT JIP & Disdik DKI Kerja Sama Pemanfaatan Gedung untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi
- Tak Ada Kerugian Negara, Kubu Tom Lembong Serahkan Bukti Laporan BPK ke Hakim
- Ahli dari BPK Beberkan Kerugian Negara di Kasus Antam
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Menteri Nusron Ungkap 60 Persen Konflik Lahan Libatkan Oknum ATR/BPN
- SIG Bersama Pemprov DKI Merevitalisasi Trotoar di Kawasan Kuningan
