DPRD Diminta Ikut Awasi Seleksi CPNS

JAKARTA--DPRD diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam mengawasi proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini menurut Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, karena fungsi budgeting (penganggaran) dan pengawasan melekat pada para anggota DPRD.

"DPRD harus ikut mengawasi pelaksanaan penerimaan CPNS karena posisinya sebagai pengawas memungkinkan hal tersebut," kata Tumpak dalam keterangan persnya, Minggu (26/8).

Dijelaskannya, mulai tahun ini pembuatan soal dan penilaian hasil tes  penerimaan CPNS melibatkan konsorsium PTN yang diketuai Rektor Universitas Gadjah Mada. Hal ini dimaksudkan untuk terjaminnya obyektivitas pelaksanaan tes CPNS. “Dengan demikian, KKN dalam penerimaan CPNS bisa dihilangkan” terangya.

Terkait  tenaga honorer, lanjut Tumpak, persyaratan tenaga honorer untuk kategori satu dinyatakan memenuhi kriteria (MK) adalah bersifat kumulatif. Pengangkatan tenaga honorer kategori I menjadi CPNS diharapkan selesai tahun ini berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi yang sudah melalui uji publik.