DPRD DKI Desak Pemprov Bikin BUMD Energi

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) energi. Keberadaan BUMD energi untuk menjamin pasokan kebutuhan energi di ibu kota.

Berdasarkan data World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, konsumsi energi listrik di Indonesia terfokus di Jawa–Bali atau sebesar 78 persen dari total keseluruhan konsumsi listrik nasional, karena 68 persen konsumennya berada di pulau Jawa-Bali. Bagian Indonesia yang lain mendapatkan porsi yang lebih kecil. Konsumsi listrik sebanyak total 29.605 GWH atau 23 persen total konsumsi listrik Indonesia, terfokus di DKI Jakarta dan Tangerang.

Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana mengatakan, kebutuhan energi berupa listrik dan gas di wilayah Provinsi DKI Jakarta sangat tinggi. Namun, pasokan energi yang disediakan untuk warga Jakarta masih kurang dan belum mampu memenuhi kebutuhan warga. ’’Keberadaan BUMD energi ini untuk mengurangi ketergantungan dari sumber-sumber energi yang kini menjadi andalan Pemprov DKI Jakarta,’’ kata Lulung di DPRD DKI, Jakarta.

Menurut Lulung, salah satu BUMD energi perlu dijajaki oleh Pemprov DKI yaitu pembentuk Perusahaan Gas Daerah (PGD) yang dapat menyuplai langsung kebutuhan energi gas ke konsumen. Dengan begitu, tarif gas bisa menjadi murah dibandingkan dengan tarif gas yang ditetapkan oleh BUMN. ’’Jika PGD ini bisa terwujud diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bus Transjakarta yang berbahan bakar gas. Nantinya, bus Transjakarta bisa mengisi gas di stasiun pengisian bahan baker gas (SPBG) milik DKI dengan cepat dan harga murah,’’ harapnya.