DPRD DKI Jakarta Ribut Hak Angket Pencapresan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Pencapresan Jokowi yang kini masih menjabat gubernur DKI Jakarta disikapi Partai Gerindra dengan desakan hak angket di DPRD DKI Jakarta. Namun PDI perjuangan menilai bahwa wacana tersebut tidak tepat. Alasannya, ibukota saat ini tidak dalam kondisi darurat.

"Jokowi itu memang gubernur, tapi di bawahnya kan masih ada wagub. Jadi kalau beliau maju sebagai capres, pemerintahan di ibukota masih tetap berjalan normal. Jadi hak angket itu saya nyatakan tidak pada tempatnya," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Syahrial kepada INDOPOS (grup JPNN), kemarin (12/5).

Menurut Syahrial, Gerindra semestinya mendengarkan pernyataan Wagub Ahok bahwa pencapresan Jokowi tidak berdampak banyak terhadap kondisi Jakarta. Sebab Ahok sanggup menjalankan roda pemerintahan.

"Ahok selaku kader Gerindra saja bilang tidak akan ada apa-apa kalau Jokowi nyapres. Kenapa ini DPD Gerindra ribut?" tanya dia.

Sementara Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengungkapkan, Jokowi diizinkan atau tidak maju sebagai capres oleh warga Jakarta dapat dilihat dari dua indikator.

Pertama, berdasarkan survei Golden Institute, Maret lalu dimana 65,3 persen warga Jakarta menginginkan Jokowi jadi Presiden. "Hasil ini diperkuat dengan hasil pileg 2014, dimana PDI Perjuangan mendapatkan perolehan suara terbanyak di DKI Jakarta. Ini sama artinya warga Jakarta mendukung Jokowi menjadi capres," ungkap dia.

Kedua, lanjut Rio, DPD Gerindra DKI Jakarta sebaiknya tidak ikut mengurus soal pencapresan Jokowi. "Karena kepanikan yang ditunjukan saat ini membuat warga Jakarta melihat ketidakpercayaan diri dalam menghadapi pilpres Juli mendatang," tegasnya.

Seperti diketahui, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengaku mengusung hak angket untuk mempertanyakan pencapresan Jokowi. Bahkan, dirinya telah menginstruksikan kepada keenam kadernya yang duduk di DPRD DKI untuk mengusung hak angket tersebut. (wok)