DPRD DKI Merasa Ditodong soal Tarif MRT

jpnn.com, JAKARTA - Pembahasan tarif kereta modern MRT dan LRT Jakarta antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Komisi C berjalan alot. Pasalnya, para anggota dewan merasa semua serba mendadak.

Terlebih ketika Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta Sri Haryati menyatakan, bahwa operasional kedua moda baru tersebut ditetapkan pada akhir Maret mendatang. Peresmian pun akan langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Iya pak akhir Maret ini rencananya akan berjalan operasionalnya. Betul langsung diresmikan sama Pak Presiden (Jokowi)," tutur Sri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

BACA JUGA: Maret 2019, Pembangunan Fase II MRT Bakal Dimulai

Hal ini memicu amarah Anggota Komisi C Ruslan Amsyari, yang melihat bahwa eksekutif seperti memaksa DPRD menyetujui usulan tarif. Padahal sebelumnya pembahasan dan bahan diskusi belum pernah dibahas secara mendetail.

"Hari ini kami seperti dipaksa untuk menyetujui satu hal yang pembahasannya untuk menentukan berapa besar tarif hanya dalam satu jam, nggak etis juga. Kalaupun terjadi apa-apa nanti DPRD disalahkan, kenapa menyetujui?" tegasnya.

Menurutnya, pihak eksekutif selama ini kurang melibatkan andil dari DPRD dalam bertukar pendapat, sehingga pihaknya sangat minim informasi. Ia melihat pembahasan yang terjadi hanya di lingkup internal Pemprov dan BUMD saja.

"Hari ini kami ditodong sudah ditentukan tanggal segini dioperasionalkan, tarif akan ditentukan apa DPRD hanya cap stempel doang?" ucapnya.