DPRD DKI Minta Pemerintah Pusat Setop Bansos Sembako
Riano menegaskan, bantuan skema BLT pusat kepada warga Jakarta akan membantu aktivitas geliat perekonomian di masyarakat tetap terjaga.
"Jadi pemerintah bisa menggunakan BLT untuk mendorong daya beli masyarakat. Contohnya, di warung-warung kecil di perkampungan Jakarta akan tetap hidup," katanya.
Dengan begitu, Riano menilai, peningkatan pengeluaran dari rumah tangga perlahan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi warga.
"Masyarakat di bawah bisa tumbuh perekonomiannya. Jadi BLT akan lebih terasa dampak antarsektornya," kata mantan Ketua Komisi A DPRD DKI periode 2014-2019 itu.
Hal ini perlu didorong karena jika melihat catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga menopang 58,14 persen dari perekonomian domestik pada kuartal I lalu.
Selain itu, jika bansos diubah menjadi BLT maka masyarakat akan lebih leluasa menggunakan bantuan tersebut sesuai kebutuhan.
Kendati demikian, Riano juga tak memungkiri potensi penggunaan dana BLT tidak sesuai kebutuhan warga sebagaimana mestinya.
Dia juga menyebut, kecenderungan masyarakat memegang uang untuk tabungan dan menurunkan konsumsi di tengah pandemi relatif kecil. Riano memperkirakan hanya 10 persen dari perkiraan total penerima BLT yang melakukan hal tersebut.
Anggota DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad mendorong pemerintah pusat untuk mengkaji skema bantuan sosial (bansos) menjadi bantuan langsung tunai (BLT)
- NasDem DKI Menolak Tegas Wacana Retribusi Kantin Sekolah
- Ongen Sangaji Desak Walkot Jaktim & Camat Cakung Turun Tangan Tertibkan Kandang Sapi
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai
- KPK Peringatkan Pemprov: Setop Money Politic Berkedok Bansos!
- KPK Diminta Pelototi Mutasi Massal Camat di Jakarta Menjelang Pilkada
- Jika Terpilih jadi Gubernur, Ridwan Kamil Janjikan Warga Dapat Bansos Double