DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Film Dokumenter Rp 1 M

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan lebih dari Rp 1 miliar untuk pembuatan film dokumenter dengan durasi 20 menit. Kegiatan tersebut diketahui dalam rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 di DPRD DKI Jakarta.

“Sebaiknya anggaran sebesar itu jangan hanya untuk satu item saja. Kan bisa dibuat film dokumen tempat wisata di Jakarta atau kuliner Betawi,” ujar Anggota DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan kepada INDOPOS, Jumat (23/11).

Dia menilai, perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terhadap kelestarian kebudayaan Betawi perlu ditingkatkan. Pasalnya, program pelestarian selama ini hanya bersifat seremonial. Tidak ada kebijakan berkelanjutan.

“Jadi kebudayaan tidak mengalir dalam diri kita itu tidak ada, hanya bersifat event saja,” terangnya.

Dia mencontohkan, pengelolaan Situ Babakan yang menjadi ikon Betawi belum mendapat sentuhan serius dari Pemprov DKI. Semestinya ada perhatian terhadap pedagang-pedagang di sana. Dengan menampilkan produk tematik untuk diperdagangkan hingga busana Betawi yang seharusnya wajib dikenakan para pedagang.

“Mungkin bisa saja, pedagang wajib pakai baju boim. Agar menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Kuliner dan warung bisa dibuat khas Betawi,” ungkapnya.

Terkait anggaran pembuatan film dokumenter sejarah Betawi, Sereida mengaku senang. Pasalnya ada upaya Pemprov DKI untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Betawi. Namun demikian, dengan besaran anggaran tersebut, sebaiknya Pemprov melakukan konsultasi terhadap ahlinya.

“Kami dukung, karena memang harus didokumentasikan. Tapi dengan durasi dengan besaran biaya itu terlalu boros. Kan bisa buat film dokumenter tentang tokoh Betawi atau budaya Betawi yang lain,” katanya.