DPRD DKI Tunda Pembahasan Anggaran Penataan Trotoar, Ada Kejanggalan Lagi?
jpnn.com, JAKARTA - Komisi D DPRD DKI belum puas dengan penjelasan Dinas Bina Marga soal usulan anggaran penataan trotoar senilai Rp 1,2 triliun untuk 2020. Anak buah Gubernur Anies Baswedan diminta memberi penjelasan lebih lanjut soal program tersebut.
"Penjelasan menurut kami ini belum pas. Kami minta Senin (dijelaskan kembali)," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah di Jakarta, Rabu (6/11).
Menurut Ida, pembahasan belum sampai panjang trotoar yang akan revitaliasi. Komisi D masih fokus pada keluhan warga terkait program tersebut.
Politikus PDIP itu menjelaskan, ada warga yang mengeluh karena penataan trotoar menyebabkan kemacetan. Selain itu, dewan juga menganggap anggaran yang diajukan terlalu besar.
"Kemarin masih berbicara, mengapa harganya terlalu tinggi, ini kan bikin macet, warga bicara semenjak ada trotoar dibangun, kota macet luar biasa. Itu yang masih pembahasan, makanya kami masih tunda," ucap dia.
Lebih lanjut, menyusul laporan masyarakat, Ida juga mempertanyakan apakah lebar trotoar tersebut harus dengan ketentuan lebar lima meter.
"Apakah iya trotoar harus selebar itu, setelah trotoar dibangun, fungsinya apa sih. Apakah untuk parkir? Kemarin alasan pejalan kaki dan sepeda supaya lebih nikmat. Tetapi trotoar lebih nikmat, kalau transportasi umum belum ada, kan percuma," ucap Ida.
Menurut Ida, dengan adanya anggaran revitalisasi trotoar tersebut dan realisasinya hingga saat ini, kebijakan tersebut dianggap janggal. "Kebijakan ini menurut kami agak janggal. Karena uang ada warga butuh trotoar untuk jalan tapi apakah selebar itu?" tutur Ida menambahkan. (ant/dil/jpnn)
Komisi D DPRD DKI belum puas dengan penjelasan Dinas Bina Marga soal usulan anggaran penataan trotoar senilai Rp 1,2 triliun untuk 2020. Anak
Redaktur & Reporter : Adil
- Ongen Sangaji Desak Walkot Jaktim & Camat Cakung Turun Tangan Tertibkan Kandang Sapi
- DPRD dan Pemprov Sepakat Semua SD hingga SMA di Jakarta Gratis Mulai 2025
- Francine Minta Semua Pihak Kedepankan Dialog soal Tuntutan Kenaikan Upah Buruh
- DPRD DKI Jakarta Umumkan Struktur Pimpinan, Khoirudin Jadi Ketua
- DPRD Usulkan Nama Pj Gubernur, Heru Budi Terhempas
- Soal Pelarangan Hijab, RS Medistra Beri Klarifikasi ke PKS DPRD DKI